Home Berita Pilihan Jokowi dan JK Beda Pendapat Soal Pembekuan PSSI

Jokowi dan JK Beda Pendapat Soal Pembekuan PSSI

SHARE
Joko Widodo dan Jusuf Kalla (foto: Antara)
Joko Widodo dan Jusuf Kalla (foto: Antara)

Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berbeda pendapat masalah pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pada (6/5), Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, mengaku mendapat persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membekukan PSSI.

“Presiden meminta saya terus melakukan perubahan terkait dengan tata kelola sepak bola, tidak boleh berhenti,” kata Imam kala itu.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendadak berencana mencabut surat pembekuan PSSI. Dia berdalih pencabutan tersebut untuk menghindari sanksi dari badan sepak bola dunia FIFA.

Sikap berbeda JK sudah ditunjukkannya sebelum Menpora membekukan PSSI tanggal (18/5). Dirinya menerima kunjungan Tim Sinergi PSSI yang mengadukan Kemenpora karena melarang Arema Cronus dan Persebaya Surabaya berkompetisi di QNB League pada (1/4).

Pada hari yang sama, Wapres menelepon Menpora untuk meminta pemerintah membiarkan 18 klub mengikui QNB League; termasuk di antaranya Arema dan Persebaya.

“Itu cara Wapres menghapus stigma bahwa keputusan yang diambil pemerintah akan memundurkan sepak bola,” kata Nahrawi, yang dipublikasikan di majalah Tempo edisi (27/4).

Berbeda dengan JK, Jokowi membiarkan Menteri Imam melayangkan surat peringatan kepada PSSI perihal abainya lembaga tersebut dengan mendukung kedua tim bermain. Padahal, Badan Olahraga Profesional Indonesia telah melarang keduanya berkompetisi terkait legalitas klub. Setelah Menpora menggelar rapat dengan Presiden di Istana, (15/4) lalu, surat peringatan kedua segera dilayangkan kepada PSSI.

Sementara JK malah mengajak Imam ke arena Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya. Padahal, Kemenpora sedang menyusun surat pembekuan PSSI. Menurut Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kemenpora, jika Menteri Imam datang ke acara tersebut, pembekuan tak akan terjadi karena sama saja hadir di tempat yang tidak diakui.