Twitter dan WhatsApp Disalahgunakan untuk Prostitusi Online di Bekasi

Twitter dan WhatsApp Disalahgunakan untuk Prostitusi Online di Bekasi

SHARE
Ilustrasi Prostitusi Online (foto: Shutterstock)
Ilustrasi Prostitusi Online (foto: Shutterstock)

Bekasi – BQ alias TJ (22) memanfaatkan platform media sosial Twitter dan pesan instan WhatsApp untuk menjalankan bisnis prostitusi online. Wanita yang berperan sebagai muncikari ini menggunakan akun Twitter @reginarentalbo untuk menawarkan pekerja seks komersial. Dia diamankan oleh Satreskrim Polrestro Bekasi Kota, Jawa Barat.

Kanit Krimsus Polrestro Bekasi Kota, AKP Aba Wahid Key, mengatakan bahwa konsumen harus membayar uang muka sebesar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu dari tarif yang telah ditentukan. Sekali booking, konsumen diminta membayar Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta.

Penyidik meminta muncikari untuk bertemu agar dapat melakukan pembayaran secara “cash on delivery” setelah ada kesepakatan, tidak dengan pembayaran uang muka. Pelaku kemudian berhasil tertangkap tangan berikut dengan barang bukti pada Senin (16/1) sekitar pukul 22.00 WIB di lantai X, Apartemen Center Poin, Bekasi Selatan.

Selain BQ, ada dua orang lainnya yang berada di kamar apartemen. Hanya BQ yang dijadikan tersangka sementara satu PSK yang berumur sekitar 16 tahun dipulangkan ke orang tua. Satu orang lainnya kebetulan sedang bertamu sehingga dilepaskan penyidik.

“Dari dalam kamar apartemen, kami mengamankan barang bukti berupa kondom, ponsel pelaku, dompet serta beberapa potong pakaian pelaku,” katanya, dilansir Berita Satu.

Tersangka mengaku kepada penyidik bahwa dirinya telah menjalani praktik prostitusi onine tersebut selama sekitar enam bulan. Selain metode pembayaran secara COD, para pelanggan PSK bisa mentransfer ke rekening bank untuk membayar uang muka setelah ada kesepakatan.

Penyidik menjerat BQ dengan  Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 88 Juncto Pasal 76 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY