Home Berita Pilihan Ribuan Oli Ilegal Disita di Padang

Ribuan Oli Ilegal Disita di Padang

SHARE
ilustrasi harga BBM (foto: Kompas)
ilustrasi harga BBM (foto: Kompas)

Padang – Polda Sumatra Barat menetapkan pemilik toko, M (59), di kawasan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai tersangka pemalsuan oli. Polisi berhasil menyita 10.512 botol oli ilegal di toko milik M tersebut.

Oli ilegal yang disita menggunakan mereka Federal Oil Federal Matic dan Federal Oil Ultratec dari PT Federal Karyatama. Polisi berhasil mengungkap praktik pengedaran oli ilegal ini dari laporan masyarakat. Kemudian, bersama perwakilan PT Federal Karyatama, polisi mengecek toko tersangka di Lubuk Alung dan mengambil beberapa sampel untuk diuji.

“Dari hasil pengujian didapatkan kalau produk oli Federal Oil Ultratech dan Oil Federal Matic yang berada di toko tersangka bukan produk dari PT Federal Karyatama,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, Margiyanta, Rabu (28/3), dilansir Kompas.

Kemasan botol oli ilegal tersebut jika dilihat secara sekilas memang mirip dengan aslinya. Pemeriksaan lebih teliti mengungkap bahwa ada beberapa perbedaan kemasan botol oli tersebut. Sebetulnya, tidak ada masalah dengan kandungan oli palsu yang diedarkan M. Akan tetapi, M menggunakan merek dagang tanpa seizin PT Federal Karyatama.

Tersangka M membeli oli ilegal tersebut dari Jakarta dengan harga Rp23.000,00 per botol. Dia menjual kembali oli itu dengan harga normal yaitu Rp28.000,00 sampai dengan Rp31.000,00 per botol. Oli Federal Matic dibeli dengan harga Rp25.000,00 per botol dan dijual Rp29.000,00 sampai dengan Rp35.000,00. M dapat menjual hingga 7.200 botol per bulan.

Sebelumnya, PT Federal Karyatama sudah curiga terhadap penjualan oli di toko milik tersangka M yang terus menjual oli federal. Pasalnya, kata kuasa hukum PT Federal Karyatama, Rofiaddin, tidak ada distributor grosir yang menyuplai ke toko milik M saat dicek di daftar distributor grosir PT Federal Karyatama.

Tersangka akan dijerat Pasal 100 dan 102 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jo pasal 54 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri jo Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here